Refleksi hukum menguji sejauh mana konsistensi penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Saleh Hidayat
Kuasa Hukum Ahli Waris Natadipura
Alumnus Fakultas Hukum UNS 1996
 

Dinamika penegakan hukum agraria di Indonesia sering kali menyuguhkan ironi yang membingungkan akal sehat. Pada satu sisi, negara menggembar-gemborkan kepastian hukum investasi dan perlindungan hak atas tanah melalui reformasi birokrasi yang modern. Namun, di sisi lain, akar rumput dan para pencari keadilan justru dihadapkan pada labirin birokrasi, tumpang tindih alas hak, serta dugaan praktik penguasaan lahan tanpa izin yang berlarut-larut.

Situasi mutakhir di kawasan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, kembali membuka mata publik terhadap lemahnya pengelolaan aset pertanahan masa lalu. Berdasarkan dinamika terbaru yang mengemuka di ruang publik, termasuk melalui desakan kritis dari Forum Masyarakat Warungkiara (Formawar) dalam forum audiensi resmi, terungkap sebuah fakta yang memprihatinkan. Pengelola perkebunan yang terafiliasi dengan PTPN Cibungur diduga kuat tidak mampu menunjukkan legitimasi perizinan perkebunan sawit secara transparan di hadapan masyarakat dan pemangku kepentingan desa.

Alih-alih menghadirkan iklim usaha yang akuntabel dan menghormati koridor hukum agraria nasional, pengelolaan lahan di wilayah tersebut justru memunculkan berbagai persoalan turunan. Persoalan tersebut meliputi transaksi lahan strategis yang tidak transparan, alokasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mandul, hingga ketidakpastian status hukum bagi warga lokal yang hidup di atas bayang-bayang sengketa berkepanjangan.

Kasus ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan episentrum dari benturan panjang antara klaim keperdataan historis, yang dalam catatan sejarah melekat pada silsilah keluarga besar Natadipura, dengan realitas di lapangan di mana korporasi dan institusi tidak jarang berlindung di balik status quo administratif kolonial.

Tulisan ini bermaksud menempatkan sengketa Tanah Natadipura sebagai mercusuar refleksi hukum, dan menguji sejauh mana konsistensi penegakan hukum di negeri ini dapat ditegakkan tanpa pandang bulu.

Rekonstruksi Sejarah dan Anomali Perizinan

Mengapa sengketa ini memiliki daya ledak hukum yang begitu besar, mari menengok jauh ke belakang melampaui batas-batas administrasi modern. Gelar kebangsawanan Natadipura bukanlah nama asing dalam lanskap birokrasi dan silsilah sosial Keresidenan Priangan pada masa lampau. Tokoh-tokoh historis dari garis keturunan ini memegang peran penting dalam struktur pemerintahan lokal, pembangunan infrastruktur agraria awal, serta kepemilikan ulayat dan hak-hak keperdataan yang sah menurut hukum yang berlaku pada masanya.

Namun, sebagaimana nasib kebanyakan kaum bangsawan bumiputera pasca-kemerdekaan yang tergerus oleh nasionalisasi aset kolonial secara serampangan, hak-hak keperdataan keluarga Natadipura juga mengalami marginalisasi sistemik. Proses pengambilalihan lahan yang luas di wilayah Sukabumi oleh negara yang kemudian diestafetkan pengelolaannya kepada badan usaha milik negara (BUMN) perkebunan sering kali mengabaikan prinsip-prinsip dasar keadilan distributif dan due process of law.

Dalam koridor hukum agraria nasional, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria/UUPA, asas fungsi sosial hak atas tanah dan pengakuan terhadap hak ulayat atau alas hak adat/historis yang sah seharusnya menjadi panglima.

Sayangnya, praktik di lapangan menunjukkan anomali. Berbagai dokumen historis seperti Letter C, girik, verponding Indonesia, hingga putusan-putusan pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak jarang diabaikan begitu saja oleh pemegang kekuasaan korporasi.

Sengketa Tanah Natadipura membuktikan bahwa sejarah kepemilikan tanah tidak bisa dihapuskan begitu saja hanya dengan dalih penguasaan turun-temurun oleh korporasi. Ketika lembaran arsip sejarah diuji di muka persidangan, kebenaran substantif mengenai siapa pemilik alas hak yang sah perlahan-lahan menemukan jalannya. Di sinilah legitimasi historis bertransformasi menjadi amunisi yuridis yang sah untuk menggugat status quo yang cacat sejak dalam pikiran.

Perkembangan terbaru di Warungkiara, khususnya melalui desakan Formawar yang membongkar ketidakmampuan manajemen PTPN Cibungur menunjukkan dokumen perizinan perkebunan sawit, membuka kotak pandora pelanggaran administratif yang serius.

Dalam hukum administrasi negara dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), sebuah badan usaha yang menguasai dan mengeksploitasi ratusan hektare tanah negara atau tanah komunal wajib memegang instrumen perizinan yang komprehensif dan sah. Instrumen tersebut mencakup Hak Guna Usaha (HGU) yang clean and clear, izin lingkungan, izin usaha perkebunan (IUP), hingga ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ketika dalam sebuah forum resmi pihak pengelola gagal menunjukkan dokumen-dokumen fundamental tersebut maka demi hukum, status penguasaan lahan tersebut berubah menjadi penguasaan tanpa alas hak yang sah. Pertanyaannya kemudian, bagaimana mungkin sebuah entitas bisnis skala besar dapat beroperasi selama bertahun-tahun, mendulang hasil komoditas, bahkan melakukan transaksi turunan di atas lahan yang legalitas perizinannya dipersoalkan?

Fenomena ini mencerminkan gejala imperialisme korporasi di daerah, di mana kekuatan modal dan tameng institusional sering kali membuat pengelola merasa kebal hukum. Mereka mengabaikan kewajiban dasar transparansi publik. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), segala bentuk pengelolaan aset yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kekayaan agraria daerah wajib dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat.

Ketiadaan izin perkebunan sawit yang valid di Warungkiara bukan sekadar pelanggaran administratif biasa. Hal itu merupakan indikasi kuat adanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa maupun badan hukum swasta/BUMN yang merugikan hak-hak keperdataan ahli waris sah serta mencederai keadilan ekologis masyarakat setempat.

Labirin Eksekusi dan Rekomendasi Strategis

Bagi masyarakat awam, memenangi perkara di pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung dan memperoleh status inkracht van gewijsde dianggap sebagai garis akhir. Sebuah tiket emas untuk serta-merta menguasai kembali tanah leluhur. Namun, sebagai praktisi hukum yang berkecimpung langsung dalam dunia sengketa pertanahan, saya harus menyatakan dengan tegas bahwa memenangi perkara di atas kertas pengadilan barulah separuh dari perjuangan. Separuhnya lagi adalah medan perang eksekusi lapangan yang penuh duri.

Kasus sengketa Natadipura memperlihatkan dimensi simalakama yang luar biasa rumit. Ketika putusan pengadilan menyatakan bahwa hak keperdataan berada di pihak ahli waris, realitas di lapangan telah berubah drastis karena lahan tersebut telah terkotak-kotak. Sebagian lahan ditanami kelapa sawit oleh korporasi, sebagian dibebankan untuk infrastruktur strategis nasional seperti jalur SUTET PLN, sebagian lagi dikuasai oleh pihak ketiga secara ilegal melalui jual-beli di bawah tangan, bahkan ada yang bersiap dialokasikan untuk kepentingan pembangunan fasilitas instansi tertentu.

Kompleksitas ini melahirkan labirin eksekusi. Eksekusi pengosongan tidak bisa dilakukan secara serampangan menggunakan otot atau pengerahan massa, melainkan harus melalui prosedur hukum acara perdata yang ketat melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat (eksekusi riil). Di sinilah benturan sosiologis terjadi, manakala pihak ketiga yang telanjur membeli dari pihak yang tidak berhak sering kali berlindung di balik dalih pembeli beritikad baik, meski secara yuridis cacat hukum sejak awal.

Lebih jauh lagi, jika putusan pengadilan diabaikan oleh instansi atau korporasi dengan dalih kepentingan umum atau aset negara, maka prinsip negara hukum (rule of law) sedang mengalami erosi akut. Hukum tidak diperbolehkan kalah oleh kekuasaan, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah mahkota keadilan yang wajib dieksekusi tanpa kompromi. Menunda-nunda eksekusi dengan alasan kerumitan administratif pasca-putusan sama saja dengan melanggengkan ketidakadilan yang dilembagakan.

Menghadapi karut-marut sengketa Tanah Natadipura di Sukabumi, yang kini diperparah oleh terkuaknya cacat perizinan PTPN Cibungur di hadapan desakan rakyat, sudah saatnya diambil langkah-langkah luar biasa (extraordinary measures) berbasis penegakan hukum yang progresif.

Langkah pertama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama aparat penegak hukum wajib segera melakukan audit total dan investigasi terbuka terhadap seluruh alas hak dan perizinan HGU/IUP di wilayah Sukabumi yang bersentuhan dengan objek sengketa Natadipura. Setiap izin yang diterbitkan di atas tanah sengketa tanpa dasar alas hak yang bersih wajib dicabut demi hukum.

Langkah kedua, pihak korporasi pengelola wajib menghentikan segala bentuk aktivitas eksploitasi komersial dan transaksi turunan di atas objek sengketa yang sedang berproses hukum. Memaksakan operasional di atas lahan yang legalitasnya dipersoalkan oleh pemegang alas hak sah dan disorot tajam oleh masyarakat sipil merupakan bentuk pembangkangan hukum yang dapat berkonsekuensi pada pertanggungjawaban pidana korporasi.

Langkah ketiga, negara melalui institusi peradilan dan penegak hukum harus hadir menjamin terselenggaranya eksekusi hak keperdataan ahli waris secara bermartabat, adil, dan transparan, tanpa mengabaikan perlindungan sosial bagi masyarakat penggarap kecil yang tertipu oleh sistem pengelolaan masa lalu.

Sengketa Tanah Natadipura bukan sekadar sengketa batas tanah antara keluarga bangsawan lama dan korporasi perkebunan. Peristiwa ini merupakan cermin dari ujian integritas republik ini dalam memperlakukan hak-hak rakyatnya yang terpinggirkan oleh sejarah. Jika hukum agraria kita ingin bermartabat maka kebenaran historis harus ditegakkan, perizinan fiktif atau cacat hukum harus dibersihkan, dan putusan pengadilan yang inkracht harus dieksekusi tanpa pandang bulu.

Bara yang kini membara di Warungkiara harus disikapi bukan dengan sikap defensif dan tertutup dari pihak pengelola, melainkan dengan semangat keterbukaan, rekonsiliasi berkeadilan, dan kepatuhan mutlak kepada konstitusi. Sebab, pada akhirnya, ketertiban umum dan investasi yang sehat hanya bisa berdiri kokoh di atas fondasi tanah yang bersih dari sengketa dan ditegakkan di atas keadilan yang sesungguhnya.