Penciptaan budaya yang tidak menoleransi korupsi merupakan bagian dari puasa korupsi.

Wawan Kardiyanto
Dosen Institut Seni Indonesia Surakarta
Alumnus Fakultas Agama Islam UMS
 

Negeri ini kaya akan sumber daya alam, namun miskin integritas. Data menunjukkan, Indonesia masih menjadi salah satu negara korup di dunia. Moralitas korup telah menjadi budaya yang merusak, tidak hanya di kalangan pejabat, tapi juga masyarakat.

Korupsi telah menjadi kanker yang menggerogoti sendi-sendi negara, merusak kepercayaan masyarakat, dan memperburuk kualitas hidup rakyat. Suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang menjadi hal yang biasa.

Pejabat yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat, justru menjadi pelaku utama korupsi. Masyarakat juga tidak luput dari perilaku korup, karena sudah terbiasa dengan budaya ‘asal lolos’ dan ‘yang penting dapat’.

Indonesia memang memiliki SDA melimpah, termasuk tambang emas, nikel, batubara, dan kelapa sawit. Namun, mengapa rakyat masih banyak yang menderita?

Indonesia memiliki cadangan emas terbesar di dunia dengan produksi tahunan sekitar 100 ton; salah satu produsen nikel terbesar di dunia dengan produksi tahunan sekitar 1,6 juta ton; cadangan batubara terbesar di Asia dengan produksi tahunan sekitar 600 juta ton; serta produsen kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi tahunan sekitar 40 juta ton.

Namun, sayangnya, semua anugerah tersebut tidak sepenuhnya dikelola untuk kepentingan rakyat. Sebagian besar SDA dikuasai oleh oligarki dan perusahaan asing, sehingga keuntungan yang diperoleh tidak sepenuhnya masuk ke kas negara.

Terlebih, pemerintah lebih banyak mengandalkan pajak daripada SDA untuk membiayai program-programnya. Sekitar 85 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia berasal dari pajak. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada pengelolaan SDA dan peningkatan pendapatan negara dari sumber-sumber lain, seperti royalti SDA, daripada hanya mengandalkan pajak.

Namun, perlu diingat bahwa pengelolaan SDA yang efektif memerlukan kebijakan yang tepat, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk memastikan bahwa SDA Indonesia dikelola untuk kepentingan rakyat.

Apa saja langkah-langkahnya? Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDA. Kedua, meningkatkan royalti SDA untuk meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, mengembangkan industri pengolahan SDA untuk meningkatkan nilai tambah. Keempat, meningkatkan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat.

Dengan langkah-langkah itu, kita dapat memastikan bahwa SDA Indonesia dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan oligarki dan perusahaan asing.

Ugal-ugalan Pajak

Di Indonesia, pajak selalu menjadi topik yang sangat penting dan sensitif. Beberapa masalah yang lahir dari sistem perpajakan menunjukkan fondasi kebijakan yang masih sangat rentan penyelewengan.

Pada tahun 2023, rasio pajak Indonesia hanya sekitar 10,1 persen, jauh di bawah rata-rata negara-negara Asia lainnya. Terjadi ketidakadilan pajak, lantaran beban pajak yang tidak merata dengan sektor informal yang besar (59,40 persen pada Februari 2025) dan penghindaran pajak yang masih marak.

Pada sisi lain, pengelolaan APBN masih serampangan. Belanja pemerintah pusat meningkat, namun tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan pajak. Defisit anggaran yang terus meningkat membuat pemerintah terpaksa memepertinggi utang untuk pembiayaan belanja.

Beberapa contoh kasus bahkan menunjukkan praktik ugal-ugalan perpajakan di Indonesia. Misalnya, penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan celah hukum untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka.

Belum lagi ketidaktransparanan kebijakan pajak. Kebijakan pajak yang tidak jelas dan tidak transparan membuat wajib pajak sulit memahami kewajiban mereka. Selanjutnya, masih maraknya korupsi serta penyalahgunaan dana pajak yang sering terjadi.

Bangkit dari Kubur Korupsi

Puasa korupsi dapat menjadi awal bagi Indonesia untuk bangkit dari kubur korupsi. Puasa korupsi bukan hanya tentang tidak melakukan korupsi, tapi juga tentang menciptakan budaya yang tidak menoleransi korupsi.

Korupsi adalah penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Dengan meninggalkan korupsi, kita dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan kompetitif. Untuk itu, jujur dan transparan dapat menciptakan masyarakat yang bersih dan adil.

Mari kita jujur dalam segala hal, termasuk dalam urusan keuangan dan administrasi. Laporkan segala bentuk korupsi yang Anda ketahui kepada pihak yang berwenang. Jangan takut, karena Anda adalah pahlawan bagi bangsa ini.

Praktik puasa korupsi, yakni menolak segala bentuk korupsi, jujur dan transparan dalam segala hal, melaporkan korupsi kepada pihak yang berwenang, mendukung kampanye anti-korupsi, serta menciptakan budaya yang tidak menoleransi korupsi.