Iklim investasi begitu dipengaruhi oleh stabilitas politik dan sosial, kondisi infrastruktur dasar, sektor pembiayaan, pasar tenaga kerja, regulasi, perpajakan, birokrasi, korupsi, konsistensi, dan kepastian kebijakan.

Anton A. Setyawan
Guru Besar Ilmu Manajemen FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta

Senin (24/2/2025), Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara. Lembaga ini rencananya bakal mengelola investasi demi pembiayaan proyek-proyek strategis nasional.

Presiden mengemukakan, pemerintah berhasil mengamankan anggaran sebesar Rp326 triliun atau US$ 20 miliar yang akan diinvestasikan pada proyek-proyek strategis, terkait hilirisasi dan industrialisasi. Pembentukan Danantara mengacu pada konsep holding dari beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lintas bisnis. Secara konsep, mirip dengan Temasek Holdings milik Singapura.

Danantara rencananya mengelola aset tujuh BUMN Indonesia. Selain itu, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo juga digabung dengan Danantara.

Sejumlah 7 BUMN yang dikelola Danantara antara lain PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT PLN, PT Pertamina, PT Bank Negara Indonesia, PT Telkom Indonesia, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Total aset BUMN yang akan dikelola Danantara mencapai US$ 900 miliar atau Rp14.670 triliun. Tugas-tugas Danantara, antara lain mengelola dividen BUMN, mengatur penyertaan modal, menangani restrukturisasi BUMN, membentuk holding BUMN, menghapus aset BUMN, serta menyusun rencana dan anggaran kerja.

Peluncuran Danantara mendapat tanggapan beragam dari banyak pihak. Beberapa ekonom mempertanyakan tata kelola lembaga tersebut, karena Presiden menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi, Roslan Rosani, sebagai Chief Executive Officer (CEO) atau Kepala Badan Pelaksana, serta Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, sebagai Chief Operation Officer (COO).

Hal ini dianggap memicu conflict of interest. Para ekonom yang pesimis bahkan mengemukakan bahwa pendirian BPI Danantara akan menjadi sunk cost fallacy atau investasi yang pasti merugi di masa depan, tetapi masih tetap dilanjutkan, sebab biaya yang dikeluarkan telah terlalu besar.

Mengapa Danantara dibentuk? Tampaknya pemerintah mengalami kesulitan pembiayaan proyek strategis nasional. Beberapa proyek strategis, seperti hilirisasi, pembangunan infrastruktur, produksi energi terbarukan, serta penguatan industri memerlukan pembiayaan yang sangat besar.

Membebankan proyek-proyek tersebut kepada APBN tidaklah memungkinkan, karena realisasi pajak yang turun dalam 10 tahun terakhir. Sementara menambah pinjaman, baik hutang dalam negeri maupun luar negeri, menyebabkan beban fiskal jangka panjang.

Pada awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo cukup optimis mendapatkan investor asing. Namun, para investor ternyata memerlukan jaminan berupa penyertaan modal pemerintah yang cukup besar. Beberapa proyek merupakan proyek jangka panjang yang return investasinya juga jangka panjang, karena termasuk industri pionir. Misalnya, proyek energi terbarukan.

Ketidakpastian Iklim Investasi

Danantara berpeluang untuk berkembang dan memberikan pembiayaan berbagai proyek nasional. Namun demikian, ancaman dan risiko kegagalan dari lembaga ini juga sangat besar. Peluang dan ancaman dari Danantara bisa dijelaskan dari beberapa faktor berikut.

Realisasi investasi di Indonesia pada Triwulan III tahun 2024, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencapai Rp431,48 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 15,24 persen dari periode yang sama pada tahun 2023.

Selanjutnya, realisasi investasi untuk sektor hilirisasi pada periode Triwulan III tahun 2024 mencapai Rp91,51 triliun. Angka realisasi investasi itu terbagi menjadi realisasi investasi dalam negeri atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan realisasi investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA).

Pada triwulan III tahun 2024, angka realisasi PMDN mencapai Rp198,83 triliun atau naik 11,62 persen dari tahun sebelumnya. PMA triwulan III tahun 2024 mencapai Rp232,65 triliun atau naik 18,55 persen dari triwulan III tahun 2023.

Ada lima negara dengan penanaman investasi terbesar di Indonesia dalam bentuk investasi riil (bukan di pasar keuangan). Mereka adalah Singapura (US$5,50 miliar), Hong Kong (US$2,24 miliar), Tiongkok (US$1,86 miliar), Malaysia (US$0,99 miliar), dan Amerika Serikat (US$0,84 miliar).

Beberapa sektor usaha di Indonesia dianggap prospektif dan menguntungkan bagi investor asing maupun investor dalam negeri. Sektor-sektor usaha tersebut antara lain transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp58,04 triliun, lalu Industri Logam Dasar sebesar Rp55,87 triliun, pertambangan sebesar Rp44,64 triliun, industri kimia dan farmasi sebesar Rp31,61 triliun, serta industri makanan sebesar Rp31,30 triliun.

Perusahaan-perusahaan multinasional dan nasional memutuskan untuk melaksanakan realisasi investasi dalam bentuk investasi baru. Misalnya, membangun pabrik di Indonesia atau meningkatkan kapasitas produk berdasarkan analisis keuntungan dan risiko yang matang. Mereka sudah berhitung, kapan waktu return dari investasi mereka dan risiko-risiko bisnis apa yang bisa menyebabkan kegagalan investasi.

Namun demikian, ada proyek strategis yang ditawarkan pemerintah Indonesia yang sulit dianalisis keuntungan dan risikonya, karena masuk dalam sektor usaha yang baru mengalami perkembangan atau sering disebut infant industry. Sektor usaha seperti ini penuh dengan ketidakpastian.

Biaya riset dan pengembangan sulit dianalisis tingkat kembaliannya (return). Pengembangan energi terbarukan dan hilirisasi komoditas pertambangan memerlukan biaya riset dan pengembangan yang besar, sehingga investor swasta asing enggan untuk berinvestasi.

Analisis Risiko

Otoritas Danantara untuk mengelola dana yang sangat besar dan bersumber dari BUMN menjadi kekuatan dari lembaga investasi ini. Namun demikian, tata kelolanya juga harus akuntabel dan transparan, karena mengelola dana publik. Para pengelola Danantara harus cermat dalam memutuskan proyek-proyek mana yang layak untuk dibiayai dan memberikan dampak pada perekonomian.

Dalam konteks kelembagaan, Danantara adalah lembaga bisnis yang harus beroperasi pada dua sisi, yaitu mencari keuntungan bisnis untuk pengembangan investasi mereka dan membiayai proyek-proyek pemerintah untuk memperkuat layanan publik. Hal tersebut mempengaruhi analisis risiko investasi. Perhitungan kelayakan investasi tidak hanya menghitung return investasi, tetapi juga mengukur dampak ekonomi serta potensi risiko kegagalan investasi yang mencakup aspek sosial dan layanan publik.

Pengelola Danantara mempunyai tanggung jawab besar untuk mengelola dana investasi agar memberikan keuntungan bagi negara. Tugas yang tidak mudah di tengah kondisi ketidakpastian dan potensi perlambatan ekonomi saat ini. Namun demikian, kita perlu memberikan waktu dan kesempatan bagi Danantara untuk memulai aktivitas bisnisnya.

Para pengelola Danantara bukan figur sembarangan. Mereka berpengalaman mengelola bisnis dan mempunyai akses ke jaringan investor global. Dengan profil pimpinan seperti itu, sudah selayaknya lembaga investasi ini mempunyai kompetensi untuk mengelola dana investasi besar serta melakukan pembiayaan proyek secara hati-hati.

Kita semua berharap, BPI Danantara akan berkembang seperti Tamasek Singapura, atau bahkan bisa tumbuh lebih besar. Jangan sampai lembaga ini berakhir menjadi jebakan sunk cost fallacy.

Editor: Rahma Frida