Keberhasilan sangat bergantung pada kerja sama sektor publik dan swasta, serta peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Anton A. Setyawan
Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
 

Dengan berakhirnya tahun 2025, kita layak bersyukur dan menghela napas lega. Perekonomian Indonesia terbukti memiliki ‘daya tahan’ luar biasa di tengah badai ketidakpastian global yang tak kunjung reda, mulai dari memanasnya konflik geopolitik hingga pemisahan perdagangan global. Kita ibarat kapal besar di lautan lepas yang terguncang oleh ombak, tetapi mesin kapal tetap beroperasi dengan lancar.

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5 persen. Bagi orang awam, angka ini mungkin terlihat normal. Namun, bagi ekonom, mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5 persen di tengah tekanan daya beli masyarakat dan kenaikan harga komoditas adalah prestasi tersendiri.

Ketangguhan tersebut juga diakui oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Konsumsi rumah tangga, yakni belanja saya, Anda, dan seluruh rakyat Indonesia, adalah kuncinya; berfungsi sebagai pengikat saat ekspor kita tertekan.

Pemerintah juga sangat responsif. Stimulus ekonomi diberikan dalam bentuk nyata, bukan hanya dalam kata-kata, termasuk pengurangan pajak dan subsidi iuran BPJS bagi kelompok rentan. Sebuah taktik ‘jaring pengaman’ yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa daya beli masyarakat tidak bergerak secara bebas.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2 persen hingga 5,8 persen pada tahun 2026. Target yang ambisius, tetapi tidak realistis. Selain itu, otoritas moneter dan fiskal telah ‘berjabat tangan’ untuk menjaga inflasi, di antara 1,5 persen dan 3,5 persen. Tujuannya jelas, yakni menjaga harga kebutuhan pokok yang tetap terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya.

Tetapi sebagai akademisi, saya harus mengingatkan bahwa optimisme ini tidak boleh membuat kita lengah. Kita tengah menghadapi bahaya perlambatan ekonomi global yang dapat menghentikan pertumbuhan domestik kita. Ibarat menyetir mobil, kita hendak menancap gas, tetapi jalanan di depan kita tetaplah berkabut.

Stabilitas nilai tukar Rupiah adalah tantangan terbesar yang sudah di depan mata. Menurut Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, nilai tukar diproyeksikan bergerak pada rentang antara Rp16.500 dan Rp16.900 per US$. Angka-angka yang harus diperhatikan para pelaku usaha.

Depresiasi Rupiah memiliki dua sisi. Mungkin menguntungkan bagi eksportir, tetapi untuk bisnis yang bergantung pada bahan baku impor, biaya produksi akan meningkat. Selain itu, beban bunga dan pokok utang korporasi yang memiliki eksposur utang luar negeri akan semakin berat. Akibatnya, hingga 2026, sektor swasta harus menerapkan strategi efisiensi biaya dan lindung nilai (hedging) sebagai keharusan.

Konsistensi Harmonisasi Kebijakan

Harmonisasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan perekonomian kita tahun 2026. Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tampaknya semakin solid. BI mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6 persen. Untuk menjaga ekspektasi inflasi dan tetap menarik aset keuangan kita di mata investor asing, kita harus mengambil ‘obat pahit’ ini.

Di sisi fiskal, pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan yang fantastis sebesar Rp2.490 triliun untuk menambal kebutuhan belanja. Tetapi pengelola keuangan negara juga berkomitmen pada disiplin fiskal yang ketat. Untuk menjaga kepercayaan pasar, defisit APBN harus di bawah 2,82 persen terhadap PDB dan rasio utang harus di bawah 39 persen. Imbalan hasil surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun turun ke 6,9 persen. Artinya, hutang pemerintah menjadi lebih murah.

Meskipun demikian, ekonomi tidak hanya bergantung pada surat berharga. Tulang punggung sebenarnya adalah sektor riil. Realisasi investasi yang masuk mencapai Rp1.343,3 triliun, tumbuh 13,7 persen setiap tahun (tahun ke tahun). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah pasar yang menarik dan basis produksi.

Ke mana pemerintah akan membelanjakan uang? Anggaran pemerintah dialokasikan ke sektor-sektor penting. Pertama dan terpenting, ketahanan pangan. Rp124,4 triliun dialokasikan untuk sektor pertanian. Pangan merupakan kunci kelangsungan hidup bangsa di era perubahan iklim seperti sekarang. Supaya tidak bergantung pada impor beras atau gula, produktivitas pertanian kita harus ditingkatkan.

Kedua, hilirisasi sektor ekonomi. Bisnis yang mengekspor barang bernilai tambah menerima insentif pajak hingga Rp35 triliun dari pemerintah. Mari beralih ke ekspor barang jadi dan mengakhiri era ‘jual Tanah Air’. Dengan demikian, sektor manufaktur sebesar 19 persen dari PDB, diharapkan kembali bangkit.

Ketiga, fasilitas. Untuk menyelesaikan proyek strategis, ada anggaran jumbo sebesar Rp400,3 triliun dan suntikan modal (PMN) sebesar Rp176,2 triliun untuk BUMN. Tujuannya lebih dari sekadar gagasan memiliki jalan tol, juga bertujuan mengurangi biaya logistik nasional yang masih mahal di wilayah ASEAN.

Diproyeksikan bahwa investasi publik akan memiliki efek multiplier sebesar 1,8 kali pada ekonomi lokal. Dengan kata lain, setiap Rp1 yang dikeluarkan pemerintah akan menghasilkan perputaran ekonomi sebesar Rp1,8 Rupiah di masyarakat.

Tahun 2026 haruslah menjadi momentum penting pergeseran ekonomi. Lanskap bisnis sedang mengalami perubahan yang signifikan. Pada akhir tahun 2025, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tembus US$ 130 miliar, atau sekitarRp 2.030 triliun. Pemain lokal harus turut menikmati kue besar ini.

Selain itu, transisi energi dan keberlanjutan—juga dikenal sebagai sustainability—sudah menjadi tuntutan investor di seluruh dunia. Untuk mencapai target emisi nol bersih, investasi tahunan diperlukan sebesar US$ 25 miliar. Sebaliknya, dalam sepuluh tahun ke depan, adopsi kecerdasan buatan (AI) diperkirakan akan menyumbang US$ 366 miliar ke dalam PDB kita.

Peta kebutuhan tenaga kerja berubah karena perubahan tersebut. Berita baiknya, transformasi itu potensial menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau (green jobs) hingga 2030. Sektor hilirisasi sudah menunjukkan penyerapannya dengan merekrut hampir 2 juta karyawan baru pada tahun 2025.

Manusia Unggul sebagai Pekerjaan Rumah

Permasalahannya, kebutuhan industri dan ketersediaan tenaga kerja tidak sejalan. Hal ini menjadi lokasi ‘Pekerjaan Rumah’ terpenting kami sebagai pendidik. Sekitar 600.000 bakat digital hilang setiap tahun. Sementara sumber daya pendidikan belum benar-benar ‘nyambung’ (link and match). Industri sangat membutuhkan teknisi energi terbarukan dan ahli kecerdasan buatan.

Meskipun standar upah rata-rata meningkat karena permintaan tenaga kerja spesialis tersebut, kita hanya akan menjadi penonton di negara sendiri jika tidak ada tenaga kerja yang berkualitas.

Pemerintah bertujuan untuk mencapai Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita sebesar 5.500 US$ dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran 4,5–5,1 persen. Angka 5.500 adalah ambang batas yang sangat penting karena memungkinkan kita secara bertahap keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

Singkatnya, tahun 2026 adalah tahun yang tepat untuk bertaruh. Kebijakan pemerintah sudah bergerak ke arah digitalisasi dan hilirisasi, dan kita memiliki fondasi makroekonomi yang kuat. Namun, keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada kerja sama antara sektor publik dan swasta, serta kecepatan kita dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia.

Jika tidak ada sumber daya manusia yang unggul, angka pertumbuhan dan investasi triliunan rupiah hanya akan menjadi statistik di atas kertas daripada kesejahteraan yang sebenarnya bagi masyarakat.

Editor: Arif Giyanto