Sinergi menyasar para siswa sebagai pemilih pemula agar melek politik dan demokrasi.  

PAJANG, Laweyan | Pendidikan demokrasi tidak hanya dilakukan ketika memasuki tahapan Pemilihan Umum (Pemilu). Proses membangun kesadaran demokrasi wajib dilakukan secara berkelanjutan, melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surakarta, Agus Sulistyo, saat digelar audiensi dan konsolidasi demokrasi, Rabu (17/6/2026), di SMA Batik 1 Surakarta.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Surakarta terus memperkuat komitmen dalam membangun budaya demokrasi sejak dini melalui pengembangan pendidikan politik bagi generasi muda. Di samping itu, sebagai bagian dari strategi penguatan pendidikan demokrasi di masa non-tahapan Pemilu.

Pertemuan menjadi ruang dialog antara penyelenggara pengawasan Pemilu dan dunia pendidikan untuk membahas penguatan literasi demokrasi, pendidikan politik, serta peluang kolaborasi melalui kegiatan kokurikuler yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah.

“Demokrasi bukan hanya berbicara mengenai pelaksanaan Pemilu, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami nilai-nilai demokrasi, memiliki sikap kritis, menjunjung integritas, dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab. Sekolah menjadi ruang strategis untuk menanamkan nilai tersebut kepada generasi muda sejak dini,” terang Agus sangat bersemangat.

Ia menambahkan, masa non-tahapan merupakan momentum penting bagi Bawaslu untuk memperkuat pendidikan pengawasan partisipatif dan membangun jejaring kelembagaan. Melalui kerja sama dengan sekolah, Bawaslu berharap para pelajar sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman yang baik mengenai demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya menjaga kualitas proses demokrasi.

Selain Agus Sulistyo, kegiatan bertajuk ‘Silaturahmi dan Konsolidasi Demokrasi’ tersebut dihadiri anggota Bawaslu Surakarta yang lain, Poppy Kusuma, serta didampingi staf sekretariat. Sementara dari pihak sekolah, audiensi diterima oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Batik 1 Surakarta, Mulyono, bersama jajaran guru, termasuk perwakilan bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta bidang kurikulum.

Lebih lanjut, Poppy Kusuma menegaskan bahwa pelajar memiliki peran penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, generasi muda tidak hanya diposisikan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang dapat memberikan pengaruh positif di lingkungannya.

“Pemilih pemula perlu mendapatkan ruang belajar demokrasi yang lebih dekat dengan kehidupan mereka. Melalui kegiatan seperti diskusi, simulasi Pemilu, maupun pendidikan pengawasan partisipatif, pelajar dapat memahami bahwa demokrasi membutuhkan keterlibatan, kepedulian, dan tanggung jawab bersama,” jelas Poppy.

Dalam audiensi ini, Bawaslu Kota Surakarta juga memaparkan sejumlah program pendidikan politik yang dapat dikolaborasikan dengan sekolah. Program itu antara lain penguatan pengawasan partisipatif, kelas demokrasi, diskusi kepemiluan, simulasi penyelenggaraan Pemilu, hingga pembentukan komunitas pelajar sadar demokrasi.

Program Berkelanjutan

Pihak SMA Batik 1 Surakarta menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Mewakili sekolah yang ia ampu, Mulyono berpandangan bahwa pendidikan demokrasi memiliki keterkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik.

“Kami sangat menyambut baik adanya sinergi antara Bawaslu Kota Surakarta dengan SMA Batik 1 Surakarta. Pendidikan demokrasi merupakan bagian penting dalam membentuk karakter siswa agar memiliki sikap tanggung jawab, menghargai perbedaan, serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara,” ucap Mulyono.

Kolaborasi, sambungnya, dapat menjadi sarana pembelajaran yang lebih kontekstual bagi siswa. Materi demokrasi yang selama ini diperoleh melalui pembelajaran di kelas dapat diperkuat dengan pengalaman langsung melalui berbagai kegiatan bersama Bawaslu.

“Kami berharap kerja sama ini dapat dikembangkan dalam bentuk kegiatan kokurikuler yang mendukung pembelajaran siswa. Dengan begitu, siswa tidak hanya memahami demokrasi secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sekolah maupun masyarakat,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak membahas rencana penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai landasan kerja sama kelembagaan. Melalui MoU, Bawaslu Kota Surakarta dan SMA Batik 1 Surakarta berkomitmen menghadirkan program pendidikan demokrasi yang berkelanjutan, terarah, dan memberikan manfaat bagi peserta didik.

Bawaslu Kota Surakarta menilai kolaborasi dengan dunia pendidikan merupakan langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Pendidikan politik yang dilakukan sejak bangku sekolah diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kritis, berintegritas, serta memiliki kesadaran untuk ikut menjaga demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Sinergi antara Bawaslu Kota Surakarta dan SMA Batik 1 Surakarta menjadi bagian dari upaya memperluas gerakan pendidikan demokrasi di masyarakat, sekaligus menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya agenda lima tahunan, melainkan nilai yang perlu dirawat bersama dalam kehidupan sehari-hari.